Diganjar WDP Karena Tak Ada Kesepakatan APBD Perubahan

22/06/2019 – 08:16

RAKYAT KALBAR – Pontianak. Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diganjar BPK, diharap dapat menjadi pelajaran ke depannya bagi Pemprov Kalbar agar lebih bijak dan berhati-hati dalam merealisasikan anggaran. Menurut analisasi DPRD Kalbar sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa WDP itu dijatuhkan BPK…


  • Polls

    Bagaimana Pendapat Anda Terkait Tampilan Website Kami ???

    View Results

    Loading ... Loading ...