Bidang Tugas Pimpinan Perwakilan

Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I

Subauditorat Kalimantan Barat I mempunyai tugas:

Pada   lingkup   Pemerintah   Provinsi   Kalimantan   Barat,   Kota   Pontianak,   Kabupaten Pontianak,  Kota  Singkawang,  Kabupaten  Sambas,  Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:  merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun  bahan  penjelasan  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  tentang  hasil pemeriksaan, mengevaluasi   kegiatan   pemeriksaan   yang   dilaksanakan   oleh   Pemeriksa   BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengompilasi  dan  mengevaluasi  hasil  pemeriksaan dalam  rangka  penyusunan Sumbangan  IHPS,  baik  yang  pemeriksaannya  dilaksanakan  oleh  Pemeriksa  BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerisaan, menyiapkan  bahan  perumusan  pendapat  BPK  yang  akan  disampaikan  kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP, dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II

Subauditorat Kalimantan Barat II mempunyai tugas:

Pada   lingkup   Pemerintah   Kabupaten   Sekadau,   Kabupaten   Melawi,   Kabupaten Bengkayang,  Kabupaten  Landak,  Kabupaten  Kubu  Raya, Kabupaten  Kapuas  Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:  merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun  bahan  penjelasan  kepada  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD  tentang  hasil pemeriksaan, mengevaluasi   kegiatan   pemeriksaan   yang   dilaksanakan   oleh   Pemeriksa   BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengompilasi  dan  mengevaluasi  hasil  pemeriksaan dalam  rangka  penyusunan Sumbangan  IHPS,  baik  yang  pemeriksaannya  dilaksanakan  oleh  Pemeriksa  BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerisaan, menyiapkan  bahan  perumusan  pendapat  BPK  yang  akan  disampaikan  kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP, dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Sekretariat Perwakilan

Sekretariat   Perwakilan   mempunyai   tugas   menyelenggarakan   dan   mengoordinasikan dukungan  administrasi,  hukum,  hubungan  masyarakat  dan  perpustakaan,  protokoler,  serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam   melaksanakan   tugas  Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

  • pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  • pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  • pemberian   layanan   di   bidang   hukum,   hubungan   masyarakat,   teknologi   informasi, administrasi  umum,  keprotokolan,  dan  perpustakaan  di  lingkungan  BPK  Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  • penyusunan   Laporan   Keuangan   BPK   Perwakilan   Provinsi   Kalimantan   Barat   dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
  • pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
  • penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
  • penyiapan  bahan  penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  BPK  Perwakilan  Provinsi Kalimantan Barat.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan   Provinsi   Kalimantan   Barat,   mengelola   perpustakaan,   kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran  data  pada  aplikasi  SIMAK  dalam  rangka pengukuran  IKU  unit  kerja  dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian  Keuangan

Subbagian  Keuangan  mempunyai      tugas      melaksanakan      kebijakan      anggaran, perbendaharaan,     penatausahaan,     dan     pertanggungjawaban     keuangan,     serta menyiapkan  bahan  pendukung  dalam  rangka  penyusunan Laporan  Keuangan  BPK  di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian  layanan   administrasi   umum,   pengelolaan   arsip   dan   teknologi   informasi,   serta  melaksanakan   pengurusan   prasarana   dan   sarana   di   lingkungan   BPK   Perwakilan  Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian  Hukum

Subbagian  Hukum  mempunyai  tugas  melaksanakan  pemberian  layanan  di  bidang hukum  yang  meliputi  legislasi,  konsultasi,  bantuan dan  informasi  hukum  yang  terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.