PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Matriks Perbandingan PP No.1 Tahun 2018, PP No.83 Tahun 2012 dan PP No.5...

Matriks Perbandingan PP No.1 Tahun 2018, PP No.83 Tahun 2012 dan PP No.5 Tahun 2009 Tentang "Bantuan Keuangan Partai Politik"

Pemdes Kabupaten Kubu Raya terlambat selesaikan laporan RKPDes

Pontianak (Antaranews Kalbar) - Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Nursyam Ibrahim kembali mengingatkan kepada kepala desa...

Desa di Sintang Terapkan Siskeudes

Pontianak, Bupati Sintang Jarot Winarno berharap seluruh desa di Kabupaten Sintang  mulai menerapkan Siskeudes dalam tata keuangan desanya.

4.236 temuan dan 9.649 Rekomendasidi Semseter II 2017

Pontianak- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat sudah memberikan 4.236 temuan dan rekomendasi pada semester II tahun 2017.

Matrik Perbandingan PP tentang Piutang Negara/Daerah

Matrik Perbandingan PP No 35 Tahun 2017, PP No.33 Tahun 2006 dan PP No.14 Tahun 2005 tentang Piutang Negara/Daerah

Pemkot Pontianak hibahkan Rp6,2 Miliar ke Panwaslu

Pemerintah Kota Pontianak menghibahkan anggaran sebesar Rp6,2 miliar kepada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) KOta setempat untuk pengawasan Pilkada serentak tahun 2018.

Inspektorat Kubu Raya buka pelayanan konsultasi pada aparat desa

Kepala Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Gemuruh mengatakan terkait optimalisasi dana desa di Kubu Raya, pihaknya pun telah membuka pelayanan konsultasi kepada aparat desa. sehingga...

Kejari Diskusikan Penyelesaian Aset Negara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menggelar focus group discussion (FGD) di Pendopo Bupati Ketapang. Diskusi tersebut memfokuskan tentang penyelesaian aset negara terpadu. Kali ini, penyelesaian...

Kapuas Hulu Tindaklanjuti 3.034 Temuan Aset Daerah

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sedang menyelesaikan 3.034 temuan aset daerah bermasalah oleh Badan...

Dana Desa di Kalbar Rp 1,6 triliun

Memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat kerja pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan di Aula Kantor Bupati Mempawah.

BKD Segera Benahi Aset Daerah

Masalah pendataan aset masih menjadi persoalan serius di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Untuk itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu terus mengupayakan pembenahan...

Kubu Raya Hapuskan Piutang Pajak

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan inovasi pelayanan dalam memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Disamping melakukan penhapusan denda pajak PBB-P2, pemerintah juga melakukan penhapusan piutang...

Ketapang Raih Penghargaan WTP Dari BPK Kalbar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) anggaran 2016. Penghargaan itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar)...

Kalbar Berkomitmen Tetap Akuntabel Kelola Keuangan Negara

Pada era reformasi dan demokrasi, kesadaran masyarakat untuk menuntut agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan dan bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan.

BPK RI : Masih Ada Kelemahan dalam Pelaporan Dana Desa

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), mengharapkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa.

Pertahankan WTP Kubu Raya

Bupati Kubu Raya Rusman Ali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat

Pemkab Sekadau Gandeng BPKP untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sekadau melakukan berbagai cara dalam memaksimalkan pengawasan penggunaan dana masyarakat

Ini Penjelasan BPK Kalbar TErkait Dugaan Jual Beli Opini

Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar, Ida Sundari angkat bicara terkait kasus dugaan jual beli opini oleh oknum di BPK pusat, yang santer...

Sambas Raih WDP, Ini Desakan Para Mahasiswa

Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak pemerintah Kabupaten Sambas harus mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN...

bahwa berdasarkan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan...

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH...

bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di...

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN...

bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan...

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU...

bahwa dengan adanya perubahan tugas, pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DENGAN...

bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA...

bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas , baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK...

bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH...

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja perusahaan yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH...

bahwa dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN...

bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN...

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya khususnya disektor pajak reklame, pajak mineral bukan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai tunas bangsa yang merupakan generasi penerus...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...

bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, perlu kiranya dilakukan upaya perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual;...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju masyarakat adil dan sejahtera, arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting sebagai rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI JADI KOTA SANGGAU

bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah di Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...

bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai perlaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA

bahwa desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2015 T E N T A N...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pengurusan dan penerbitan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9...

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/4559/SJ tanggal 16 November 2011 perihal Klarifikasi Peraturan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7...

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

bahwa untuk mewujudkan pola kehidupan masyarakat berwawasan lingkungan yang mengedepankan prinsip manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keseimbangan lingkungan yang sehat dan bersih perlu di...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN...

bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berazaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT...

bahwa peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia hakikatnya merupakan upaya memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya...

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Sebagaimana...

Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang terlibat. Namundemikian, dapat saja terjadi kerugian negara sebagai akibat dari suatu...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...

Pemkab Ketapang Sosialisasi Hibah dan Bansos

Bagian Pembangunan Setda Ketapang melaksanakan sosialisasi hibahi dan bantuan sosialii. Serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)iii Ketapang 2016 di hotel Borneo Emerald...

Seluruh Kades di Lima Kecamatan Bimtek Menyusun RPJMDes dan RKP Desa BPMPD Landak Bimtek...

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)i Landak, melaksanakan bimtek untuk Kepala Desa (Kades)ii di lima Kecamatan yang ada di Landak bertempat di Rumah...

BPSK GUGAT WALIKOTA PONTIANAK 8 MILIAR

Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, M. Hum digugat Rp 8 miliar oleh seluruh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)i, karena sebagian besar gaji mereka...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA...

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE...

bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Pontianak, agar...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR...

bahwa Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentangPenggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR...

bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian akuntansi aset dan kewajiban, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap orang berhak atas jaminan sosial...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK...

bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6.2...

bahwa sehubungan terdapatnya tambahan sumber pendapatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yaitu yang berasal dari Pelayanan kefarmasian untuk...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH...

bahwa dalam rangka memberikan dana pendamping biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau serta bermutu, perlu...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN...

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak, perlu disusun Alokasi Dana Khusus Kelurahan

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG SEWA PEMANFAATAN MEJA DAGANGAN DI PASAR...

bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan pasar tradisional sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS...

bahwa pelaksanaan tugas angkutan sampah, penyapuan jalan dan pasar, Workshop Sarana dan Prasarana, Pertamanan, Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN...

bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak khusus kunjungan kerja yaitu kegiatan reses Pimpinan dan Anggota Dewan...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR...

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan pasal 26 huruf ,c Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004...

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI...

bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK

bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota dan perkembangan industri sebagai akibat dari pembangunan wilayah semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa merupakan perusahaan daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Pontianak dan telah ditetapkan dengan...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...

bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan oleh...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...

bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...

bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...

bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat,...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH...

bahwa Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak sudah tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga kurang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS...

bahwa Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 memiliki peranan yag...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...

bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR...

bahwa sektor pertanian dan perikanan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN...

bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL

bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...

bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah...

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada...

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi kehidupan sehingga kondisi air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL

bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktorpenggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan penanaman...

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan pembangunan di daerah yang tertib, sehat, dan terarah, maka penyelenggaraan pendirian bangunan perlu dikendalikan agar dapat terlaksana secara efektif...

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM

bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

bahwa dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP...

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Pergub No Tahun 2015 tentang Rencana Induk (Masterplan) Teknologi INformasi, perlu menetapkan Pergub tentang Tata...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA/PETUGAS JAGA...

bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis kepada masyarakat, diperlukan Dokter Jaga / Petugas Jaga bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis yangmembantu memberikan pelayanan...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 91 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR...

bahwa Permendagri No 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah telah dilakukan perubahan yang kedua kalinya...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR...

bahwa berdasarkan Pergub No 15 Tahun 2014 telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub No...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR...

bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR...

bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR...

bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 23 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO...

bahwa berdasarkan Perda No 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN...

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 53 Tahun 2015 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN...

bahwa penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur No 32 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah beberapa...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 55 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permendagri No 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 92 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA GEOSPASIAL DAERAH...

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terpadu dan berkesinambungan serta dapat dimanfaatkan...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 31 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,...

bahwa berdasarkan PP No 176 Tahun 2014 Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu telah dibubarkan

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 71 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI...

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP...

bahwa untuk menanggulangi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang akan bekerja ke luar negeri maka perlu dibentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang...

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 90 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...

bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 9 TAHUN 2015 TENTANG KEARSIPAN

bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, profesionalisme dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...

bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI...

bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH...

bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah, dan merupakan Badan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...

bahwa Provinsi Kalimantan Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN...

bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL...

bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT...

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN...

bahwa untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas perlu penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lampu lalu...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2014 ...

bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN...

bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN...

bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat  yang  mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG...

bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk mewujudkan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ...

bahwa  untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan peningkatan investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI...

bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN...

bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM...

bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH

bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mendorong kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, maka peran...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN...

bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2015...

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang fungsional sesuai dengan dokumen penataan ruang, izin mendirikan bangunan merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian penataan ruang...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN...

bahwa penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan guna mengangkut penumpang dan kendaraan beserta...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG ...

bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi sehingga kegiatan yang dilakukan berbagai pihak termasuk usaha perkebunan harus mengedepankan prinsip konservasi

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 5 TAHUN 2015...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK...

bahwa dalam rangka untuk memberikan sarana layanan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA...

bahwa pembangunan nasional dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN...

bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berasaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa Indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN...

bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga, perlu melakukan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

bahwa pasar rakyat yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan barang milik daerah sebagai salah satu potensi yang mempunyai peran cukup penting...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Desa dan menyusun berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP...

bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN...

bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala Desa secara demokratis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur tata cara pemilihan, pengangkatan,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2)...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL DAN...

bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage) yang melakukan pelayaran di laut dan pelayaran...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN...

bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SUMBER DAYA AIR

bahwa Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh mahluk dalam segala bidang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

bahwa air tanah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka untuk memenuhi kebutuhan dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, oleh karena itu setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pengurusan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN...

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah pendapatan daerah, perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2016...

bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN...

bahwa terhadap orang pribadi atau badan  yang  memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintahan Daerah, dapat dipunggut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 ...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 T E N T A...

bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  dan Pasal 15 ayat (2)...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMBUANGAN...

bahwa setiap orang berhak sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, oleh karena itu lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN...

bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN...

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk  menjamin keselamatan dan kenyamanan baik penghuni...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN...

bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan  sungai, dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI...

bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Ketapang, perlu...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi,  sebagaimana telah beberapa kali...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN...

bahwa  dengan  berlakunya    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA...

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH

bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat untuk dimanfaatkan tanpa merusak fungsi lingkungan hidup itu sendiri sehingga...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

bahwa volume, jenis, dan karakteristik sampah di Kabupaten Ketapang semakin beragam dan terus bertambah, di sisi lain pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

bahwa Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL...

bahwa salah satu upaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan...

Peraturan Bupati Landak Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan...

bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau...

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati...

bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)...

Peraturan Bupati Landak Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan...

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,...

Peraturan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan...

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum...

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan...

bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di...

Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi...

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu...

Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Biaya...

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum...

Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...

Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47...

bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri...

Peraturan Bupati Landak Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana...

Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik...

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap...

Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor...

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, perlu menetapkan tata kelola, yang merupakan salah satu syarat untuk menetapkan suatu instansi pemerintah...

Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas...

bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi...

Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;perbup-landak-no-22-tahun-2015-ttg-apbdesa

Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman...

Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja...

bahwa untuk memenuhi Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan...

Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan...

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan...

Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri...

bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang memiliki/memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi, maka perlu mengatur pelaksanaan Ujian Penyesuaian...

Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Eselon Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat...

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik...

Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan...

Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern...

bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati bertanggungJawab atas efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di...

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Sumber Air Baku

bahwa perlindungan terhadap sumber air baku di Kabupaten Landak dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran...

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan...

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Landak...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diamanatkan bahwa...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN...

bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN...

bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha di daerah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG...

bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA...

bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH...

bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah, arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif, maka...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG...

bahwa  untuk melaksanakan ketentuan  Pasal 27 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan  untuk menjamin agar  perencanaan pembangunan ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN...

bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL...

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu  melakukan penyertaan modal kepada Perseroan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

bahwa untuk mendukung serta meningkatkan hasil usaha dibidang perikanan dan pertanian diperlukan benih, bibit , dan/atau induk ikan serta mata entres yang unggul dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH...

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan azas efektifitas, efisiensi dan eksternalitas...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

bahwa dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN...

bahwa segala bentuk kekerasan terutama tindak pidana perdagangan orang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang korbannya wajib mendapat penanganan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG GELAR DAERAH

bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa yang telah didarmabaktikan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH...

bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka perlu...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

bahwa untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA SAMBAS

bahwa Kabupaten Sambas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedian...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN...

bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya fukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN...

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Sambas dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka...
Free WordPress Themes, Free Android Games