Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

22/10/2019 – 02:02

Pontianak, 22 Oktober 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Selasa, 22 Oktober 2019 bertempat di Aula Perwakilan menerima Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka Tindak Lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2019. Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI ini mengusung tema “Laporan Keuangan Daerah Dan Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Berkualitas dan Bermanfaat ke Provinsi Kalimantan Barat”.

Dalam pemaparannya ketua rombongan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, H. Sukiryanto menuturkan bahwa kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk Mendapatkan informasi dan penjelasan secara langsung tentang temuan-temuan BPK RI yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semeter I Tahun 2019, baik yang sudah maupun yang belum ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa, yang perlu mendapat perhatian anggota Komite IV DPD RI sebagai dasar untuk dibahas dan ditindaklanjuti, memperoleh masukan mengenai kendala dan usulan dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan-temuan BPK, serta masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,  mendapatkan informasi permasalahan turunnya Opini BPK pada LKPD di Provinsi Kalimantan Barat, serta bersinergi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK oleh DPD RI.

Sementara itu dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono menyampaikan bahwa sampai dengan Semester I Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan semua Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2018 se-Provinsi Kalimantan Barat. Dari 15 entitas yang diperiksa terdapat satu pemerintah daerah yang memperoleh kenaikan opini yaitu Pemerintah kabupaten Sambas yang pada Tahun Anggaran 2017 opininya WDP pada Tahun Anggaran 2018 menjadi WTP. Sementara ada satu pemeritah daerah yang mengalami penurunan opini yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang semula WTP menjadi WDP. Penurunan ini diakibatkan oleh adanya permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi opini dalam laporan keuangan seperti yang tercantum dala IHPS Semester I yang telah diterima oleh DPD.

Selain itu BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada semester I Tahun 2019 juga telah menyelesaikan Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semseter I dan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, H. Sukiryanto merupakan Perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, dalam Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI membawa senator lainnya yaitu Wakil Ketua Komite IV Casytha A. Kathmandu, SE, Anggota Komite IV Ir. H. Darmansyah Husein, Haripinto Tanuwidjaja, H. Asep Hidayat, A.Ag. Ir. H. Cholid Mahmud, ST.M.T., H. TB.M. Ali Ridho Azhari,S.H.,M.I.Kom., H. Bambang Santoso, Asni Hafid, Dr. Muhammdad J. Waratabone, S.H.,M.Hi., Dr. H. Ajiep Padindang, S.E.,M.M., dan Pdt. Ruben Umang,S.Yh.MA.

Sementara itu dari Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat turut hadir yaitu Kepala Subauditorat Kalbar I,Lukman Rudianto Lumbantobing, Kepala Subauditorat Kalbar II, Agvita Windiadi, Kepala Sekretariat Perwakilan, Aan Hayatullah, para Pejabat Pemeriksa dan para pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Acara yang berlangsung selama setengah hari ini dikemas secara dialog terbuka antara Komite IV DPD RI dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan berakhir dengan pertukaran cindera mata serta diakhiri dengan foto bersama.


  • Polls

    Bagaimana Pendapat Anda Terkait Tampilan Website Kami ???

    View Results

    Loading ... Loading ...